KOMISI IV DPRD BANDAR LAMPUNG MINTA PEMERINTAH SEGERA MEMBAYAR DANA SERTIFIKASI KENAIKAN GAJI GURU

BANDAR LAMPUNG — Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Syarif Hidayat, menilai dana sertifikasi Kenaikan gaji para guru di Kota Tapis Berseri harus segera dibayarkan mengingat dana tersebut telah lama dinantikan. Syarif mengakui dana sertifakasi kenaikan gaji tersebut memang setahun terakhir belum dibayar Pemkot, namun informasi yang didapat Komisi IV beberapa hari terakhir, Pemkot akan merapel selama enam bulan lebih dahulu.

“Nah untuk lebih jelasnya informasi enam bulan akan dibayar itu akan kami panggil minggu depan sekalian evaluasi rutin,” ujar Syarif tadi malam (21/6/2016).

Jika dinilai dari persoalan belum dibayar dana sertifikasi, lanjut Politikus PKS ini, Pemkot harus segera membayar secara keseluruhan karena itu adalah hak dari para guru dan selama setahun terakhir mereka belum memperoleh hak itu.

“Kalau alasan mereka masih pengumpulan berkas sampai sekarang karena ada kenaikan dari jumlah yang dulu, ya naik sekitar Rp200 ribu dari setiap guru, makanya terlambat, tapi itu kata mereka, lebih jelasnya kita panggil minggu depan,” katanya.

Syarif menambahkan setiap satu guru yang ada di kota ini berhak mendapatkan Rp 2 juta, namun untuk total secara keseluruhan ada berapa guru, dia tidak dapat menjelaskan. “Ya sekitar 4.000 guru totalnya, tapi itu kalau enggak salah, saya lupa jumlah pastinya ada berapa,” kata Syarif tadi malam.

Sementara itu pengamat pendidikan dari Universitas Lampung (Unila), Wahyu Sasongko menilai Pemkot masuk kategori keterlaluan, mengingat hak yang seharusnya mereka terima namun setahun belum dibayarkan lantas dana tersebut dikemanakan.

“Waduh kasihan sekali guru-guru di Bandar Lampung, kewajiban yang telah mereka curahkan selama ini, tapi tidak mendapatkan hak,” katanya.

Guru dalam hal ini harus bertindak jika dilihat dari pengamatan hukum ribuan guru tersebut dapat melaporkan persoalan ini kepihak yang berwajib, tetapi apakah mungkin guru akan melaporkan Pemkot karena dia paham seperti apa pemerintahan kota selama ini.

Guru dapat meminta bantuan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) atau LSM yang betul-betul peduli kepada nasib sesamanya.

Sumber : http://lampost.co

Tweet