Tiga Poin Dukungan Peningkatan Kapasitas Pemuda

Bogor (2/6) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Is Budi Widuri Sekarjati menyampaikan tiga poin dukungan yang dapat meningkatkan kapasitas pemuda. Hal tersebut disampaikannya pada Rabu (1/6/2016), saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Pemerintah Kabupaten Bogor.

Anggota legislatif PKS daerah pemilihan Kabupaten Bogor itu kemudian merinci tiga poin tersebut. Pertama, pemuda harus mendapat bimbingan moral dalam bentuk pembangunan karakter (character building) agar mampu menjadi sosok yang berakhlak mulia dan berkepribadian yang baik.

Kedua, harus ada representasi wadah pemuda yang ditetapkan dalam perda. Sehingga pembekalan pemuda, sebagaimana amanat Undang-Undang, dapat dilakukan. Wadah itu bisa merupakan organisasi yang telah ada, seperti KNPI.

Ketiga, pemberdayaan pemuda harus didukung anggaran yang memadai. Harus diupayakan untuk menjalankan amanat UU No. 40 Tahun 2009 yang menyebut 2-5% Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pemberdayaan pemuda.

“Kunjungan ini dalam rangka menyerap aspirasi Raperda Pelayanan Kepemudaan di Jawa Barat. Dan pada dasarnya saya mendukung segala upaya peningkatan kapasitas pemuda. Supaya pemuda dapat perperan sebagai penyokong pembangunan, bukan beban,” katanya.

Selain bertemu dengan pihak pemerintah daerah, yang dalam hal ini diwakili Dispora, Is Budi juga menerima aspirasi dari organisasi kepemudaan, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kabupaten Bogor.

“Raperda ini mengacu pada UU No. 40 Tahun 2009. Ada tiga hal yang menjadi aspirasi masyarakat, yaitu tentang penyadaran, pengembangan, dan pemberdayaan pemuda,” lanjutnya.

Selain itu, Is Budi juga menekankan pentingnya program untuk menumbuhkan semangat berwirausaha bagi pemuda.

“Para pemuda harus dipupuk sejak awal untuk berwirausaha, misalnya sejak usia 16-18 tahun. Program wirausaha ini bisa hendaknya didukung juga oleh dana CSR. Objek utamanya yaitu masyarakat di pedesaan sebagai persentase terbesar keberadaannya di Jawa Barat. Intinya, Raperda ini juga harus mendukung pemberdayaan ekonomi bagi pemuda,” pungkasnya.

Tweet