DPRD Prihatin 30 Persen Jalan Provinsi di Jatim Rusak
SURABAYA (26/5) - Dari sekitar 2000 kilometer panjang jalan provinsi di Jawa Timur, sekitar 30 persennya dalam kondisi rusak. Kerusakan itu tersebar di wilayah Pantura, Madura, dan Tapal Kuda. Fakta itu diungkap Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto.
Pimpinan komisi yang membidangi transportasi dan infrastruktur itu membeberkan, prosentase jalan nasional yang ada di Jatim pun kondisinya juga tak kalah miris. Fakta ini tentu sangat mengkhawatirkan, terlebih menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang merupakan puncak lalu lintas arus barang dan orang.
Politisi PKS itu menilai kondisi jalan rusak menjadi masalah yang seperti tak terselesaikan karena lemahnya regulasi. Orang nomor satu di PKS Jatim itu menyebutkan ada dua faktor menyebabkan jalan cepat rusak. Pertama, kendaraan peti kemas yang tak perlu masuk jembatan timbang dan kedua, biaya denda yang sangat murah yaitu, maksimal Rp100.000 kalau muatan kendaraan melebihi standar.
“Sumber kerusakkan jalan di Jatim karena banyak truk peti kemas yang tidak masuk jembatan timbang. Padahal bobot muatannya sangat besar. Wajar saja kalau akhirnya jalan cepat rusak. Ini harus jadi perhatian bersama,”tandas Hamy.
Pria yang masuk dalam bursa kandidat Pilwali Surabaya ini berharap di lapangan antara petugas Dishub dan LLAJ bisa berkoordinasi dengan petugas Kepolisian. Sebab, Dishub dan LLAJ tidak punya wewenang menindak kendaraan yang melebihi tonase di luar jembatan timbang. Padahal, jam kerja polisi lalu-lintas umumnya hanya sampai jam 5 sore.
Situasi itu membuat banyak truk dan kontainer dengan tonase di atas beban jalan bisa lolos dari penindakan dan melaju di jalan raya. Akibatnya, jalan menjadi cepat rusak karena harus menahan beban tonase di atas kemampuan. Terlebih hal itu terjadi secara rutin dengan volume yang luar biasa.
“Pihak Dishub dan LLAJ harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mencegah dan menindak truk bermuatan overload melintas di jalan raya. Hal itu demi menyelamatkan kualitas jalan,”ujar mantan Direktur YDSF Al Falah itu.
Politisi yang akrab disapa Ustad Hamy itu berharap, Gubernur Jatim, Soekarwo segera mengambil inisiatif untuk mempertemukan stakeholder terkait seperti Kemenhub, Dishub LLAJ, Bina Marga, ESDM, Polri, DPR RI dan DPRD Jatim. Dengan adanya koordinasi yang baik, penyebab kerusakan jalan akibat menurunnya kualitas jalan karena overloadnya muatan bisa diminimalisir hingga sampai tahap ditiadakan.
“Saya kira Pakde Karwo (Gubernur-red) bisa mengambil inisiatif untuk koordinasi dengan lintas institusi. Dan beliau punya kapasitas tersebut. Kita di parlemen hanya mendorong saja agar segera terealisasi,”pungkas Hamy.
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Hamy Wahjunianto.
Sumber: http://www.parlemenjatim.com
Pimpinan komisi yang membidangi transportasi dan infrastruktur itu membeberkan, prosentase jalan nasional yang ada di Jatim pun kondisinya juga tak kalah miris. Fakta ini tentu sangat mengkhawatirkan, terlebih menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang merupakan puncak lalu lintas arus barang dan orang.
Politisi PKS itu menilai kondisi jalan rusak menjadi masalah yang seperti tak terselesaikan karena lemahnya regulasi. Orang nomor satu di PKS Jatim itu menyebutkan ada dua faktor menyebabkan jalan cepat rusak. Pertama, kendaraan peti kemas yang tak perlu masuk jembatan timbang dan kedua, biaya denda yang sangat murah yaitu, maksimal Rp100.000 kalau muatan kendaraan melebihi standar.
“Sumber kerusakkan jalan di Jatim karena banyak truk peti kemas yang tidak masuk jembatan timbang. Padahal bobot muatannya sangat besar. Wajar saja kalau akhirnya jalan cepat rusak. Ini harus jadi perhatian bersama,”tandas Hamy.
Pria yang masuk dalam bursa kandidat Pilwali Surabaya ini berharap di lapangan antara petugas Dishub dan LLAJ bisa berkoordinasi dengan petugas Kepolisian. Sebab, Dishub dan LLAJ tidak punya wewenang menindak kendaraan yang melebihi tonase di luar jembatan timbang. Padahal, jam kerja polisi lalu-lintas umumnya hanya sampai jam 5 sore.
Situasi itu membuat banyak truk dan kontainer dengan tonase di atas beban jalan bisa lolos dari penindakan dan melaju di jalan raya. Akibatnya, jalan menjadi cepat rusak karena harus menahan beban tonase di atas kemampuan. Terlebih hal itu terjadi secara rutin dengan volume yang luar biasa.
“Pihak Dishub dan LLAJ harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mencegah dan menindak truk bermuatan overload melintas di jalan raya. Hal itu demi menyelamatkan kualitas jalan,”ujar mantan Direktur YDSF Al Falah itu.
Politisi yang akrab disapa Ustad Hamy itu berharap, Gubernur Jatim, Soekarwo segera mengambil inisiatif untuk mempertemukan stakeholder terkait seperti Kemenhub, Dishub LLAJ, Bina Marga, ESDM, Polri, DPR RI dan DPRD Jatim. Dengan adanya koordinasi yang baik, penyebab kerusakan jalan akibat menurunnya kualitas jalan karena overloadnya muatan bisa diminimalisir hingga sampai tahap ditiadakan.
“Saya kira Pakde Karwo (Gubernur-red) bisa mengambil inisiatif untuk koordinasi dengan lintas institusi. Dan beliau punya kapasitas tersebut. Kita di parlemen hanya mendorong saja agar segera terealisasi,”pungkas Hamy.
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Hamy Wahjunianto.
Sumber: http://www.parlemenjatim.com
0 Response to "DPRD Prihatin 30 Persen Jalan Provinsi di Jatim Rusak"
Posting Komentar