Biaya JKN Harus Jadi Perhatian Khusus

Pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat BPJS Kesehatan. Asuransi bagi seluruh masyarakat Indonesia ini adalah gagasan yang baik. Namun implemetasinya masih menuai banyak tantangan. Salah satunya biaya tanggungan JKN yang membengkak. Bagaimana seharusnya konsep JKN menurut PKS? Berikut wawancara pks.id dengan Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP PKS Fahmy Alaydroes.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) via BPJS kesehatan sudah sesuai harapan?

Program ini sudah banyak membantu masyarakat luas. Tercatat 100,6 juta kunjungan di layanan primer, 39,8 juta di rawat jalan, dan 6,3 juta rawat inap. Indonesia sedang bergerak dari sistem pelayanan kesehatan berbasis OOP dan fee for service kepada sistem JKN yang dikelola pemerintah.

Sosialisasi program ini tetap dibutuhkan agar masyarakat mengikuti dan memahami perubahan yang terjadi dengan program ini. Misalnya kepsertaan kolektif 1 keluarga yang diluncurkan oleh BPJS sejak agustus lalu. Program ini jelas perlu disosialisasikan agar masyarakat tidak bingung.

Apa catatan soal JKN?

Pembiayaan program ini merupakan main issue yang perlu diperhatikan, selain mutu layanan. Biaya penyelenggaraan JKN yang sangat tinggi menjadi beban pemerintah sebagai konsekuensi penanggungjawab program. Walaupun premi masyarakat sudah dibayarkan, namun subsidi program ini masih sangat besar.

Segera kita tahu bahwa pengeluaran paling besar adalah disebabkan karena hampir 100 persen yang dilakukan dalam program JKN adalah kuratif. Pertanyaannya adalah, apakah hasil dari upaya kuratif mampu mendongkrak terjadinya kasus kuratif yang lebih besar yang bila tidak ditangani sekarang maka akan berdampak pada biaya pengobatan yang lebih besar? Perlu ada riset terkait hal ini.

Juga apakah, kemudian pelayanan yang berorientasi kepada kuratif akan mampu meningkatkan upaya masyarakat untuk melakukan self prevention sehingga pada kali berikutnya masyarakat mampu self prevention jika menghadapi kondisi sakit serupa. Perlu ada riset terkait hal ini.

Aspek edukasi kepada pasien saat melakukan pengobatan menjadi kunci strategis agar masyarakat memahami kondisi sakitnya dan tidak masuk ke kondisi sakit yang sama di masa depan. Edukasi cara hidup sehat, edukasi konsumsi makanan sehat, edukasi agar menghindari stress, edukasi agar berolahraga secara teratur, edukasi agar melakukan check up kesehatan, menjadi sangat penting dilakukan melengkapi pelayanan kuratif pada pasien.

Kualitas layanan oleh BPJS Kesehatan sudah maksimal?

Program JKN yang berkualitas menjadi citra pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Mengawal kualitas harus tetap memperhatikan aspek profesionalitas dalam penyelenggaraan dan tetap memperhatikan kearifan lokal.

Mulai sejak keterlibataan SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai bidang profesinya, team work, hingga leadership. Mulai sistem pelayanan di Fasyankes Primer (puskesmas, klink, praktik dokter) hingga Fasyakes Rujukan.

Produktivitas masyarakat diharapkan bisa meningkat seiring dengan kesempatan yang diperoleh untuk mampu terbebas dari kondisi kesakitan dan kecacatan. Pada kelompok produktif di masyarakat, program JKN sangat bermanfaat mensupport mereka utk mampu produktif.

Evaluasinya?

Perlu dipertimbangkan reorientasi program JKN. Perlu dipertimbangkan utk memberikan pelayanan yang holistik bagi seluruh masyarakat. Ini sesuai dengan konsep health continumm dimana kondisi sehat-sakit dirasakan oleh setiap orang pada level kesehatan dan kesakitan masing-masing. Bagi orang sakit maka disediakan pelayanan yang mengcover upaya penanganan individu yang holistik.

Tidak hanya kuratif saja. Namun pasca rumah sakit harus disertai dengan upaya reward and punishment bagi si penderita agar mereka mau menjaga kesehatannya. Contoh bagi perokok harus mau meninggalkan kebiasaan merokok.(msm)

Tweet