Hidayat Nur Wahid: PKS Wahabi Kalau Maknanya Pendukung KH Wahab Pendiri NU

Metro – Hingga kini masih sering terlontar pertanyaan tentang posisi Partai Keadilan Sejahtera  (PKS) dalam belantika politik Indonesia. Di antaranya, apakah PKS adalah partai sesat, bukan asli Indonesia dan sebagainya.

Dalam rilis kepada duajurai.com, Sabtu, 14/11/2015, PKS Lampung menyatakan, sesungguhnya semua pertanyaan tersebut telah selesai dan terjawab secara clear dalam berbagai kesempatan.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam agenda Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Aula Gedung Wanita Metro, Jumat, 13/11/2015, menyampaikan bahwa PKS lahir dari rahim Indonesia. PKS hadir di Indonesia sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“PKS kadang disebut dengan Wahabi, padahal kita tahu Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah pendiri NU (Nahdlatul Ulama). Kalau demikian (maksudnya) PKS memang pendukung Kiai Wahab, atau bahasa arabnya wahabi dan akhirnya juga mendukung Nahdhatul Ulama,” kata Hidayat yang akrab di panggil HNW.

“Atau jika wahabi diartikan terkait dan mengarah ke Arab Saudi, maka di sana tidak ada partai. Bagi Arab Saudi, partai termasuk bid’ah. Dalam sumber yang ada disebut-sebut, jika bid’ah akan ke neraka. Maka jika PKS adalah partai yang disebut bid’ah maka tentu masuk neraka,” lanjut Hidayat yang dituangkan tim media PKS Lampung dalam rilis.

“Bahasa mudahnya, ngapain kita berjuang untuk membangun, merawat serta berkhidmat untuk Indonesia melalui partai namun ujungnya harus ke neraka, tentu kita tidak mau demikian,” tandasnya.

“Ngapain PKS ikut pilkada kemudian mengusung Pak Abdul Hakim dan Mas Muchlido di (pilkada) Metro, jika ujungnya juga harus masuk neraka. Tentu kita tidak ingin seperti ini,” tegas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Hidayat meneruskan, jika hari ini masih ada pihak-pihak yang mendeskreditkan demikian, hal tersebut sudah tidak relevan dan pihak tersebut harus mengoreksinya.

“Sebab jika terus dilanjutkan maka akan timbul fitnah dan hal ini dapat dipidana,” tegasnya lagi.

Hidayat berharap, pilkada yang berlangsung serentak pada 9 Desember 2015, pada akhirnya tidak sampai memunculkan orang-orang berstatus terpidana karena melakukan fitnah dan black campaign.(*)

Sumber: duajurai.com

Tweet