Pemerataan Dokter Hingga ke Pelosok Sangat Minim

Jakarta (25/10) – Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin menilai tugas pemerintah dalam dua tahun mendatang adalah pemerataan dokter hingga ke daerah-daerah pelosok di Indonesia. 

Sebab, jelas Zainuddin, bidang kesehatan adalah faktor utama pembangunan masyarakat. Saat ini, jumlah dokter sudah mencukupi, namun penyebarannya tidak merata karena hanya terpusat di kota. Sehingga, hal ini menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat di pelosok, khususnya daerah tertinggal, masih lebih buruk dibanding dengan perkotaan.   

“Ini pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera memeratakan kesehatan masyarakat. Pemerataan kesehatan harus linear dengan pemerataan ekonomi dan pembangunan. Dokter harus sampai ke perbatasan dan pelosok,” ujar Zainuddin di Jakarta, Senin (24/10/2016).  

Menurut Zainuddin, rasio dokter di Indonesia sudah cukup berdasarkan standar layanan Jaminan Kesehatan Nasional, di mana satu dokter melayani maksimal 2.500 penduduk.

“Meskipun demikian, standar rasio yang ditetapkan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kemenkes tersebut, masih di bawah rata-rata rasio di luar negeri 1:1000,” papar wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur ini. 

Mengutip data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 22 Oktober 2016, jumlah dokter di Indonesia mencapai 114.602 orang, tidak termasuk dokter spesialis dan dokter gigi. 

“Artinya, tiap satu dokter bertanggung jawab melayani 2.225 penduduk dari total penduduk Indonesia sekitar 255 juta jiwa. Angka rasio ini masih di bawah beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Data World Health Organization (WHO) tahun 2010 saja, menyebutkan satu dokter di Malaysia menangani 835 penduduk, sementara satu dokter di Singapura menangani 513 penduduk,” jelas Zainuddin. 

Lebih lanjut, Zainuddin mengatakan, sampai saat ini masih ada sekitar 970 puskesmas atau 10 persen dari total 9.700 puskesmas di Indonesia yang tidak mempunyai dokter. Sejauh ini, fungsi-fungsi yang berhubungan dengan kedokteran di puskesmas tersebut, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sebenarnya tidak memiliki sertifikasi medis melakukan pengobatan.  

“Jika merujuk pada standar rasio pemerintah ya sudah cukup. Tapi fakta banyak kasus gizi buruk, wabah penyakit dan kesehatan masyarakat di daerah tertinggal masih buruk, menunjukkan ada masalah dengan sistem distribusi dokter kita,” jelas Zainuddin. 

Oleh karena itu, Zanuddin berharap, momentum Hari Dokter Nasional hari ini, 24 Oktober 2016, dapat menjadi pendorong bagi pemerintah untuk lebih serius lagi dalam memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah agar dokter dapat bekerja secara nyaman, professional dan optimal dalam menunaikan kewajibannya. 

“Minimnya fasilitas kesehatan di daerah, menjadi salah satu sebab dokter enggan bekerja di daerah tersebut,” papar Zainuddin. 

Selain itu, Pemerintah juga harus memerhatikan kesejahteraan para dokter yang ditugaskan di daerah 3T, yaitu tertinggal, Terdepan, dan Terluar. 

"Dokter juga manusia meski diikat oleh kode etik kedokteran. Pemerintah pusat bersama daerah harus memecahkan kendala-kendala penyebab distribusi dokter tidak merata," tegas Zainuddin.  

Tweet